dana alokasi umum

Dana Alokasi Umum merupakan sejumlah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat kepada masing-masing daerah otonom yang terdiri dari Provinsi, Kabupaten atau Kota di Indonesia yang diselenggarakan setiap tahun yang digunakan sebagai dana pembangunan.

Dana Alokasi Umum ini adalah salah satu bagian belanja untuk daerah otonom dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) dan menjadi bagian dari pendapatan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ).

Dana yang bersumber dari APBN ini memiliki tujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan masing-masing daerah untuk mendanai kebutuhan daerah tersebut dalam rangka menerapkan desentralisasi.

Baca Juga : Apa Itu Dana Alokasi Khusus dan Berapa Besaran yang Disalurkan ke Sekolah?

Lantas bagaimana tentang contoh, tujuan dan untuk apa saja dana DAU ini digunakan? Berikut pembahasan lengkapnya.

Tujuan dan Kategori Dana Alokasi Umum

Sebagai salah satu jenis dari dana perimbangan, Dana Alokasi Umum ini memiliki beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut :

  1. Dana Alokasi Umum ini memiliki tujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan di setiap daerah untuk mendanai berbagai kebutuhan dari daerah-daerah tersebut.
  2. Untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah pusat dengan pemerintah pusat dan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang semuanya diatur dalam UU 33/ Tahun 2004.
  3. Bukan hanya itu, DAU ini memiliki tujuan utama yaitu untuk mengurangi kesenjangan fiskal di setiap daerah di Indonesia.

Selain memiliki beberapa tujuan diatas, DAU ini juga merupakan contoh paling tepat transfer pusat ke daerah dalam melakukan pemerataan horizontal. Untuk kategori dari Dana Alokasi Khusus, secara umum terdiri dari :

  1. Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi
  2. Dana Alokasi Umum Daerah Kota/Kabupaten

Mekanisme Pengalokasian Dana Alokasi Umum

dana alokasi umum
Sumber : KajianPustaka.com

Langkah awal dalam mekanisme pengalokasian DAU yaitu Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ( DPOD ) memberikan pertimbangan tentang rancangan kebijakan formula serta perhitungan DAU kepada Presiden sebelum disampaikannya Nota Keuangan dan RAPBN di tahun berikutnya.

Selanjutnya Menteri Keuangan melakukan perumusan terhadap formula dan perhitungan Dana Alokasi Umum dengan memperhatikan DPOD yang dibuat sebelumnya.

Dana Alokasi Umum dari suatu daerah dialokasikan berdasar pada formula yang terdiri dari celah fiskal serta alokasi dasar, celah fiskal sendiri merupakan selisih dari kapasitas dan kebutuhan fiskal.

Kebutuhan fiskal sendiri diukur dengan menggunakan beberapa variabel seperti jumlah penduduk, indeks kemahalan konstruksi, luas wilayah, produk domestik regional bruto per kapita serta indeks pembangunan sumber daya manusia.

Sedangkan kapasitas fiskal dapat diukur berdasarkan pendapatan asli setiap daerah dan dana bagi hasil. Kemudian alokasi dasar dihitung dari jumlah gaji PNS Daerah tersebut.

Perhitungan Dana Alokasi Umum dalam Bidang Pendidikan

Berdasarkan pada rapat kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud ) yang dilakukan bersama Komisi X DPR RI di tahun 2021 ini menetapkan 20% dari APBN akan dialokasikan dalam bidang pendidikan.

Dana yang dialokasikan untuk bidang pendidikan sendiri sebesar Rp 81,5 triliun atau sebesar 20% dari total anggaran APBN yaitu sebesar Rp 550 triliun.

Porsi pembagian terbesar dari anggaran sebesar Rp 81,5 triliun yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdapat pada pendanaan wajib atau sebesar Rp 31,13 triliun. Pendanaan wajib ini meliputi beberapa aspek seperti :

  1. Program Indonesia Pintar didistribusikan untuk 17,9 Juta siswa di Indonesia
  2. Kartu Indonesia Pintar dan ADIK ditargetkan untuk 1,1 Juta mahasiswa
  3. Tunjangan guru non-PNS ditargetkan untuk 363.000 guru
  4. Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri ( BOPTN ) serta Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum ( BPPTN-BH ) Pendidikan Tinggi ditargetkan untuk 75 PTN
  5. Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri ( BOPTN ) Vokasi ditargetkan untuk 43 PTN

Sesuai dengan apa yang ada pada undang-undang, selain Kemendikbud, anggaran pendidikan ini juga dikelola oleh lembaga lainnya yang berada dalam bidang pendidikan. Lembaga yang dimaksud adalah Kementerian Agama ( Kemenag ).

Rumusan DAU Bagi Daerah Otonom Baru ( DOB )

Perhitungan besaran Dana Alokasi Khusus untuk DOB yaitu dengan membagi secara proporsional DAU yang diterima dari Daerah Induk ( sebelum dilakukan pemekaran ) dengan DOB yang merupakan pemekaran dari daerah tersebut.

Rumusan DAU untuk proporsi daerah hitungannya berdasarkan 3 data pokok, antara lain :

  1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah
  2. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk

DAU untuk setiap daerah otonom baru akan dialokasikan sesudah UU pembentukan disahkan. Penghitungan dar DAU kepada daerah otonom baru dilakukan setelah tersedia data celah fiskal serta alokasi dasar dari daerah baru tersebut.

Perbedaan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

Meskipun sama-sama termasuk dana perimbangan, ternyata dana alokasi umum dan dana alokasi khusus itu ternyata berbeda satu sama lain.

Perbedaan antara DAU dan DAK adalah jika DAU dialokasikan ke seluruh daerah di Indonesia tanpa terkecuali sedangkan untuk DAK hanya dialokasikan untuk daerah-daerah khusus, misalnya daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Daerah Istimewa Aceh.

Baca Juga : Keuntungan dan Cara Jualan Online di SIPLah untuk Pelaku Bisnis Pendidikan!

Seperti fungsi dari APBN yaitu distribusi dan alokasi, dana yang didapat dari Pemerintah Pusat digunakan untuk DAU dan DAK digunakan untuk pembangunan di berbagai sektor termasuk pendidikan. Hal ini dilakukan pemerintah agar pemerataan pembangunan bisa dicapai.

Seluruh daerah di Indonesia perlu perhatian dari pemerintah, namun dikarenakan Pemerintah Pusat tidak mungkin bisa menjangkau semuanya, maka diperlukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk mengelola dana tersebut.

Fungsi Dana DAU dalam Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sekolah di Indonesia

dana alokasi umum

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan semangat dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, maka Dana DAU dialokasikan dalam bidang pendidikan, nantinya Dana DAU ini digunakan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah.

Maka dari itu, ini merupakan kesempatan besar bagi para pelaku UKM yang bergerak dalam bidang pendidikan yang ingin mengembangkan skala bisnisnya.

Dalam hal ini dengan menyediakan pengadaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sekolah di Indonesia dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, seperti pengadaan laptop sekolah, alat-alat laboratorium, renovasi sekolah dan masih banyak lagi.

Dengan banyaknya permintaan sekolah, Anda harus memastikan untuk memiliki cukup dana dalam melakukan pengadaan barang. Dalam rangka mendukung mewujudkannya, Pintek hadir menawarkan produknya yaitu Pintek – PO/Invoice.

Dengan mengajukan pendanaan di Pintek, Anda bisa mendapatkan dana untuk pengadaan barang sekolah hingga Rp 2 miliar dengan bunga efektif yang ringan yaitu sebesar 1,5 persen hingga 2,5 persen.

Selain itu, Pintek juga sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga seluruh transaksi pendanaan Pintek – PO/Invoice terjamin aman.

Proses pencairan dananya juga sangat mudah dan cepat, yaitu hanya memakan waktu lima hari kerja setelah persetujuan disetujui. Untuk mendapatkan pendanaan dari Pintek, Anda bisa mengunjungi situs resmi Pintek Indonesia.

Jika Anda memiliki pertanyaan dan ingin mengetahui informasi lebih lanjut, Anda bisa berdiskusi dengan tim dari Pintek melalui TanyaPintek atau bisa menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 021-50884607.

Sekian artikel kali ini tentang pembahasan lengkap Dana Alokasi Umum dan perbedaannya dengan Dana Alokasi Khusus, semoga bermanfaat.