kartu keluarga sejahtera

Sebelumnya, KPS berbentuk tunai, sedangkan KKS berbentuk non tunai. PSC ini diterbitkan oleh beberapa bank yang tergabung dalam Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara).  Tidak hanya itu, banyak manfaat yang bisa didapatkan dengan Sahabat memiliki KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera.

KKS memiliki sejumlah manfaat salah satunya adalah menghemat kuota bansos yang kamu dapatkan dari pemerintah. Selain itu, KKS dapat digunakan untuk menghimpun bantuan beras dan bantuan pangan non tunai (BPNT).

Nah, kartu ini bisa digunakan untuk uang elektronik, kartu debit atau ATM yang bisa digunakan untuk transaksi perbankan seperti tarik saldo, beli pulsa, bayar tagihan, dan sejenisnya. Selain itu, Kartu Keluarga Sejahtera juga bisa digunakan untuk menabung, sama seperti kartu ATM biasa.

Baca Juga: Cara Mendapatkan BLT Rp 1,2 Juta dari Pemerintah untuk UKM Indonesia!

Cara mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera?

Cara mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera?

Ada beberapa langkah yang dapat kamu lakukan yaitu:

  1. Surat Keterangan dari RT atau RW setempat yang menyatakan bahwa PMKS tersebut memang warga Panti atau LKS
  2. Surat pernyataan dari kantor Desa atau Lurah yang menyatakan bahwa PMKS tersebut memang warga Panti atau LKS
  3. Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  4. Pas Foto
  5. Foto Tubuh

Setelah itu, kamu hanya perlu menunggu proses verifikasi dan kamu akan diminta untuk melampirkan buku rekening bank atau jika tidak punya, kamu dapat membuatnya terlebih dahulu.

Layaknya kartu ATM, KKS ini juga harus disimpan di tempat yang aman dan tidak boleh hilang. Pasalnya kalau hilang, maka kamu tentu akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengurusnya kembali. Selain itu, jangan pernah membagikan PIN KKS kepada siapa pun.

Jika kehilangan kartu, segera blokir kartu tersebut ke bank terkait. Ganti PIN kartu secara berkala agar tidak mudah ditebak orang lain dan hindari menggunakan PIN yang berisi tanggal lahir dan nomor telepon kamu.

Lalu, bagaimana jika Kartu Keluarga Sejahtera rusak?

Ada beberapa langkah yang harus kamu lakukan jika KKS rusak (tidak bisa tarik saldo di ATM) atau hilang. Jika hilang, maka segera blokir kartu tersebut dengan menghubungi call center. Namun jika rusak, maka kartu tidak perlu diblokir, kamu dapat datang ke kantor bank penerbit KKS.

Untuk melakukan pengurusan kartu yang rusak, ada sejumlah berkas yang harus dilengkapi seperti:

  • KTP
  • Bukti kepemilikan KKS (bisa berupa surat yang diperoleh saat pertama kali mendapatkan KKS)
  • Surat kehilangan dari polisi (jika KKS hilang), dan KKS yang rusak.
  • Bank akan memproses pengajuan kamu dan biasanya akan dikenakan biaya kartu baru sesuai dengan kebijakan bank masing-masing.

Kriteria penerima Kartu Keluarga Sejahtera

Kriteria penerima Kartu Keluarga Sejahtera

Perlu diketahui kalau tidak semua masyarakat bisa mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera. Berikut adalah kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

  1. Usia 22 tahun ke atas.
  2. Penyandang disabilitas yang tinggal di panti asuhan atau LKS.
  3. Lansia yang tinggal di panti asuhan atau LKS.
  4. Gelandangan dan pengemis yang tinggal di panti asuhan atau di bawah jembatan dan tidak memiliki tempat tinggal tetap atau tidak layak huni.
  5. Korban penyalahgunaan narkoba yang tinggal di panti jompo atau LKS.
  6. Mantan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (BWBLLP).

Proses pembuatan layanan Kartu Keluarga Sejahtera

Sponsor (LKS atau Yayasan atau Panti Asuhan atau Pesantren atau Perorangan) melakukan pendaftaran melalui portal intelresos sampai menerima email verifikasi dari intelresos. Yang menunjukkan bahwa akun sponsor aktif.

Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten Kota melakukan verifikasi terhadap LKS yang didaftarkan berdasarkan kelengkapan berkas LKS yang diunggah seperti Scan Foto Kelembagaan, Scan Surat Rekomendasi, dan berkas lainnya melalui intelresos.

Dinas Sosial dan Provinsi melakukan verifikasi PMKS yang didaftarkan secara online oleh sponsor (LKS atau Yayasan atau Panti Asuhan atau Ponpes) berdasarkan dokumen yang diunggah oleh sponsor seperti akta RT atau RW atau Lurah, Akta Kelahiran, Kartu Pelajar, dan sebagainya melalui inteligensia.

Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial menyampaikan Keputusan Menteri Sosial yang dilampiri Data PMKS Calon Penerima Kartu Keluarga kepada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.

Pemerintah memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan

Pemerintah memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan

Selain Kartu Keluarga Sejahtera untuk masyarakat, Pemerintah juga memberikan bantuan yang ditujukan untuk institusi pendidikan di seluruh Indonesia melalui program dana BOS.

Pemerintah melalui Kemendikbud juga akan menyalurkan dana BOS ke sekolah-sekolah sebesar Rp 52,5 triliun yang nilai satuannya tergantung dari jenjang pendidikannya.

Untuk besarannya sendiri akan dihitung berdasarkan dua metode, yakni Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dari Badan Pusat Statistik dan Indeks Besaran Peserta Didik (IPD) yaitu berdasarkan jumlah peserta didik per sekolah yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

IKK adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi di Kabupaten/Kota. Jadi, semakin sulit letak geografisnya, maka semakin tinggi pula IKKnya. Dengan demikian, nilai satuan dana BOS juga akan lebih tinggi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, berikut rincian besaran dana yang dialokasikan Pemerintah ke satuan pendidikan di Indonesia:

  • Sekolah Dasar (SD), Rp 900.000 – Rp 1.960.000
  • Sekolah Menengah Pertama (SMP), Rp 1.100.000 – Rp 2.480.000
  • Sekolah Menengah Atas (SMA), Rp 1.500.000 – Rp 3.470.000
  • Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Rp 1.600.000 – Rp 3.720.000
  • Sekolah Luar Biasa (SLB), Rp 3.500.000 – Rp 7.940.000.

Dana yang sudah dicairkan dapat langsung dipergunakan oleh sekolah untuk membeli seluruh kebutuhan pembelajaran seperti membangun sekolah, mengembangkan perpustakaan hingga meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

Pemerintah juga memberikan kewenangan 100 persen kepada pihak sekolah dalam menggunakan dana BOS, namun harus dipergunakan untuk keperluan sekolah dan bukan untuk pribadi.

Akan tetapi dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa, satuan pendidikan diharuskan untuk melakukan transaksi melalui marketplace yang sudah bekerjasama dengan pemerintah melalui SIPLah.

Baca Juga: Daftar 18 Mitra SIPLah dan Keuntungan Bagi UKM Pendidikan, Dijamin Panen Cuan!

Hal tersebut tentu saja juga membuka peluang besar untuk para pelaku UKM di bidang pendidikan agar dapat melebarkan sayap bisnisnya dan menghasilkan keuntungan yang lebih maksimal.

Namun, agar bisnis yang kamu jalankan di SIPLah berjalan lancar pastikan kalau kamu memiliki dana yang cukup untuk memenuhi seluruh permintaan dari pembeli. Kamu dapat mengandalkan Pintek untuk mendapatkan suntikan dana.

Melalui produk Pendanaan PO/Invoice di Pintek, para UKM bisa mendapatkan pinjaman hingga Rp 2 miliar dengan bunga efektif mulai dari 1,5% hingga 2,5% tergantung dari credit score hanya dengan menjaminkan tagihan yang sedang berjalan.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kamu dapat berdiskusi dengan tim Pintek melalui TanyaPintek atau mengunjungi situs Pintek. Selain itu, kamu juga bisa langsung menghubungi tim Pintek di nomor 021-50884607. Kunjungi juga Instagram Pintek @pintek.id dan @pintek.biz untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.