Mau Mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan Secara Legal? Simak Caranya!
Tertarik mendirikan lembaga kursus dan pelatihan legal? Yuk, simak caranya di sini dan ajukan pinjaman modal kerja Pintek untuk meningkatkan fasilitas LKP!
Tak dapat dimungkiri bahwa kehadiran Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) telah membantu masyarakat umum menambah ilmu dan keterampilan. Keberadaan LPK menjadi angin segar bagi orang-orang terkendala masalah finansial, tetapi ingin terus belajar.
Lantaran waktu pelatihan dan biayanya lebih terjangkau dari pendidikan formal, LPK tidak hanya dapat ditemukan di kota besar saja, melainkan juga sudah merambah ke berbagai pelosok.
Cukup banyak jenis kursus yang ditawarkan. Mulai dari pelatihan komputer, matematika, bahasa asing, menjahit, menyetir, hingga servis ponsel. Ilmu yang didapat selama kursus bukan hanya memudahkan seseorang mendapatkan pekerjaan, melainkan juga dapat melancarkan karier dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi orang lain.
Cara Mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan Secara Legal
Tingginya antusiasme masyarakat terhadap LPK secara tidak langsung telah mendorong sejumlah pebisnis mendirikan lembaga serupa. Apabila Anda tertarik mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan legal, simak tata caranya berikut ini.
Membentuk Badan Usaha
Berdasarkan Permendikbud 81 Tahun 2013 Pasal 2, pendirian Lembaga Pendidikan Nonformal dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, atau badan hukum, seperti yayasan atau Perseroan Terbatas (PT). Pada dasarnya, untuk membentuk LPK tidak diwajibkan memilih bentuk badan usaha tertentu. Namun, bagi Anda yang mendirikan LPK dengan tujuan mendapatkan keuntungan, disarankan untuk membentuk PT.
Hal tersebut dilakukan agar harta pribadi tetap aman sekalipun LPK mengalami kerugian. Ketika membentuk PT, Anda sebaiknya juga mengurus dokumen legalitas, seperti Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Izin Pendirian Satuan PNF. Tujuannya, agar proses pengajuan pendirian LPK lebih mudah. Jika tujuan Anda mendirikan LPK bukan untuk mencari keuntungan, maka yayasan lebih direkomendasikan.
Baca Juga: Cara dan Syarat Mendirikan Yayasan
Lokasi LKP Sesuai Zonasi
Lokasi Lembaga Kursus dan Pelatihan akan disesuaikan dengan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) di daerah masing-masing. RDTR adalah rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang dilengkapi peraturan zonasi secara terperinci. Jika zonasi LKP tidak sesuai RTDR, maka besar kemungkinan pemerintah daerah tidak akan memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus (IOLK).
Memperhatikan Standar Sarana Prasarana LKP
Lembaga kursus komputer jaringan dan teknisi, bidang animasi, pekarya kesehatan, dan las busur manual harus memenuhi standar sesuai Permendikbud Nomor 33 Tahun 2017 Lembaga kursus Bahasa Inggris, pijat refleksi, teknisi akuntansi, fotografi, serta merangkai bunga kering dan buatan harus memenuhi standar sesuai Permendikbud Nomor 26 Tahun 2016. Secara umum, standar sarana prasarana, meliputi:
- Daftar dan foto seluruh jenis sarana di seluruh ruangan.
- Daftar dan foto seluruh jenis peralatan belajar.
- Daftar dan foto seluruh jenis bahan ajar.
- Bukti status kepemilikan bangunan.
- Daftar seluruh jenis prasarana lembaga.
- Bukti prasarana listrik.
Selain sarana prasarana, Anda juga harus memenuhi standar dengan melampirkan daftar pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk ijazah terakhir, CV, sertifikat kompetensi, sertifikat pelatihan, serta surat pengangkatan.
Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
Sesuai Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 Pasal 6 ayat 1, pelaku usaha harus mendaftarkan kegiatan usahanya ke sistem OSS. Nomor Induk Berusaha dikenal luas sejak kemunculan platform OSS. NIB adalah identitas pelaku usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.
Untuk mendapatkan NIB, Anda harus melakukan pendaftaran melalui website OSS. NIB berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Hak Akses Kepabeanan, dan Angka Pengenal Importir (API). Apabila Anda memiliki PT dan telah mengantongi NIB, Anda tak perlu lagi membuat TDP.
Memenuhi Syarat Administrasi Izin Pendirian Lembaga
Di wilayah DKI, izin pendirian lembaga kursus disebut Izin Operasional PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mengajar). Untuk mendirikan LKP legal, Anda harus memenuhi syarat administrasi, seperti KTP penanggung jawab, fotokopi akta pendirian badan usaha, bukti kepemilikan tempat LKP, struktur organisasi, daftar tenaga pengajar, daftar sarana dan prasarana, surat keterangan domisili, dan peta lokasi LKP. Ketika Anda mengajukan izin, diperlukan waktu selama 30 hari kerja untuk menyelesaikan verifikasi data dan jawaban atas permohonan tersebut.
Baca Juga: Apa Itu LKP dan Berapa Biayanya?
Jika permohonan diterima, maka Anda akan mendapatkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan Nomor Induk Satuan Pendidikan Nonformal. Apabila pengajuan ditolak, artinya terdapat syarat yang belum Anda lengkapi. Oleh karena itu, sebelum melakukan pengajuan ulang, sangat dianjurkan untuk mengecek kelengkapan dokumen dan pastikan bahwa seluruh syarat terpenuhi.
Demikianlah informasi mengenai cara mendirikan lembaga kursus dan pelatihan yang perlu Anda ketahui. Berbekal kelengkapan dokumen yang diperlukan, proses pendaftaran akan lebih cepat dan tingkat keberhasilan pun lebih tinggi.
Apabila Anda membutuhkan pendanaan, Pintek menyediakan pinjaman modal kerja. Melalui program ini, Anda bisa melengkapi fasilitas kegiatan belajar mengajar, renovasi gedung, kebutuhan elektronik, peningkatan kompetensi guru, atau kebutuhan operasional. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi website Pintek.
TIdak perlu khawatir, sebab Pintek sudah mendapat izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan terdaftar sebagai anggota di Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).
Info lebih lanjut, langsung diskusi dengan tim Pintek melalui TanyaPintek. Kunjungi juga Instagram @pintek.id dan @pintek.biz untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.
