SIPLah

Mendukung Program Digitalisasi Sekolah, Dana BOS 2021 Akan Mengalami Kenaikan!

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah bantuan berbentuk dana yang diberikan oleh Pemerintah kepada sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Untuk mewujudkan program tersebut, Pemerintah berencana untuk menaikan dana BOS 2021.

Seperti yang dilansir dari situs resmi BOS, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengatakan kalau kenaikan dana BOS 2021 akan difokuskan untuk sekolah kecil yang memiliki jumlah murid sedikit dan sekolah yang berada di 3T (Tertinggal, Terluar dan Transmigrasi).

Kenaikan penyaluran dana BOS 2021 tersebut bertujuan agar sekolah yang berada di wilayah 3T dan sekolah kecil tetap dapat bersaing dengan sekolah mapan yang berada di perkotaan. Kebijakan tersebut juga diambil untuk meratakan pendidikan di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut Nadiem juga mengatakan kalau kebijakan baru yang ditetapkan tidak akan mengurangi dana BOS untuk sekolah yang sudah besar dan mapan. Namun, akan ada peningkatan bantuan dana yang cukup drastis untuk sekolah-sekolah di kawasan 3T.

Di tahun 2021, Kemendikbud mencatat kalau ada banyak sekolah yang akan mengalami kenaikan dana BOS, seperti:

  • SD sebanyak 337 kabupaten/kota.
  • SMP sebanyak 381 kabupaten/kota.
  • SMA sebanyak 386 kabupaten/kota.
  • SMK sebanyak 387 kabupaten/kota.
  • SLB sebanyak 390 kabupaten/kota.

Seperti yang diketahui kalau penyaluran dana BOS dilakukan berdasarkan dua metode yaitu Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dari Badan Pusat Statistik dan Indeks Besaran Peserta Didik (IPD) yaitu berdasarkan jumlah peserta didik per sekolah yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

[Baca Juga: Peran Dana BOS untuk Meningkatkan Kesejahteraan Guru]

Penggunaan dana BOS 2021

penggunaan dana bos 2021

Tak hanya alokasi dana yang mengalami perubahan, terdapat juga kebijakan baru perihal penggunaan dana BOS 2021 yaitu Pemerintah memberikan kewenangan 100 persen kepada sekolah.

Dengan tidak adanya batasan penggunaan dana BOS 2021, pihak sekolah dapat menggunakan dana tersebut untuk membeli laptop, pulsa hingga meningkatkan kesejahteraan guru seperti membantu ekonomi guru honorer.

Meski begitu, pihak sekolah diharapkan dapat memanfaatkan dan mengelola dana BOS dengan bijak dan memberikan pelaporan penyaluran dana BOS dengan transparan untuk memastikan kalau setiap sekolah yang mendapatkan dana BOS bisa menjalankan aktivitas belajar mengajar dengan maksimal.

Laporan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah tersebut dapat dikirimkan melalui laman bos.kemdikbud.go.id. Jika sekolah diketahui tidak mengirimkan laporan, maka dana BOS untuk tahap selanjutnya tidak akan disalurkan.

Walaupun penggunaan dana BOS tidak dibatasi oleh Pemerintah. Namun, ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pihak sekolah. Yaitu:

  • Dana dipinjamkan ke pihak lain.
  • Menyimpan dana untuk dibungakan.
  • Membeli saham atau investasi.
  • Membiayai kegiatan yang bukan menjadi prioritas sekolah.
  • Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran.
  • Membeli pakaian yang bukan untuk keperluan sekolah.
  • Membiayai kegiatan yang sudah dibayarkan secara penuh oleh Pemerintah.
  • Membiayai kegiatan yang diselenggarakan di luar dinas pendidikan.

Agar terwujudnya harapan Pemerintah yaitu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, diharapkan seluruh sekolah yang mendapat bantuan dana BOS dapat mempergunakannya untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran.

Program Digitalisasi Sekolah

program digitalisasi sekolah

Di masa pandemi seperti saat ini, kegiatan belajar mengajar memang mengalami perubahan besar. Jika sebelumnya, peserta didik diharuskan untuk datang ke sekolah untuk belajar, kini setiap sekolah diharuskan untuk melaksanakan pembelajaran secara online.

Hal tersebut dilakukan untuk menekan penularan virus Covid-19. Namun, agar kegiatan belajar mengajar tetap dapat berjalan maksimal, dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk pengajar dan juga peserta didik.

Oleh karena itu, melalui dana BOS dan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) diharapkan dapat mendukung program digitalisasi sekolah, di mana seluruh pembelajaran dilakukan secara daring atau online.

Untuk menunjang kegiatan pembelajaran tersebut, Pemerintah tidak akan memberi tablet melainkan laptop dan juga proyektor.

Menurut Nadiem, laptop dinilai lebih tahan lama ketimbang tablet. Selain itu, laptop juga dapat digunakan oleh siswa dan juga guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar tetap berjalan dengan maksimal.

Program digitalisasi sekolah juga sudah didukung oleh Presiden Jokowi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Kemenkominfo bertugas untuk memenuhi jaringan internet di seluruh daerah Indonesia.

Bukan hanya mendukung peralatan elektronik untuk sekolah, Pemerintah juga akan membuat platform yang dapat digunakan oleh para guru untuk memilih dan mengunduh kurikulum pembelajaran agar dapat lebih efisien dalam memberikan materi pelajaran kepada peserta didiknya.

SIPLah mendukung dana BOS

siplah mendukung dana bos

Agar penyaluran dana BOS berjalan sesuai rencana, Pemerintah juga meluncurkan program SIPLah yang bertujuan untuk mendukung dan mempermudah proses pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pihak sekolah.

Jadi, satuan pendidikan yang mendapat dana BOS diharuskan untuk melakukan proses PBJ di situs marketplace yang sudah menjadi mitra SIPLah. Kebijakan tersebut tertuang dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Oleh Satuan Pendidikan.

Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) adalah program Pemerintah untuk mendukung PBJ sekolah. Melalui SIPLah, Pemerintah juga berharap sekolah tetap dapat meningkatkan efektifitas belajar mengajar yang kini sudah beralih ke online terutama sejak pandemi.

Kehadiran SIPLah bukan hanya menjadi angin segar untuk para satuan pendidikan. Manfaat dan keuntungannya juga turut dirasakan oleh para pelaku usaha kecil yang menjual produk atau layanan di bidang pendidikan agar dapat memperoleh keuntungan besar.

Dengan bergabung di SIPLah, pelaku UKM bisa mendapatkan pasar yang lebih luas yaitu satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Dengan begitu, kesempatan untuk mengembangkan bisnis akan semakin terbuka lebar untuk para penjual.

[Baca Juga: Mudah dan Lengkap, Begini Cara Daftar di 6 Marketplace Mitra SIPLah!]

Namun, dana kerap menjadi masalah besar yang dialami oleh penjual SIPLah. Kondisi tersebut membuat mereka terpaksa harus menolak penawaran dari pihak sekolah sehingga membuat keuntungan yang diperoleh tidak maksimal.

Untuk itu, Pintek menawarkan solusi untuk para pelaku usaha SIPLah dengan memberikan pinjaman invoice financing hingga Rp 2 miliar. Proses pencairannya pun hanya membutuhkan waktu lima hari kerja, sehingga perputaran bisnis yang dijalani juga dapat berjalan lancar.

Apa itu Pintek?

Pintek adalah perusahaan yang bergerak di bidang finansial teknologi yang menawarkan layanan keuangan untuk mendukung pendidikan di Indonesia. Pintek juga sudah memiliki izin dan diawasi oleh OJK dan AFPI yang akan menjamin keamanan peminjam.

Untuk mendapatkan pendanaan dari Pintek, pihak UKM hanya perlu melakukan beberapa langkah, seperti:

  • Mengunjungi situs Pintek.
  • Mengisi form yang tersedia dengan benar dan lengkap.
  • Mengunggah dokumen yang dibutuhkan.
  • Tim Pintek akan melakukan analisis kredit untuk menentukan credit scoring dan status pendanaan.
  • Dana akan langsung ditransfer ke principal jika persetujuan diterima.

Berapa bunga yang dikenakan Pintek untuk mengajukan program invoice financing?

Para UKM yang mengajukan invoice financing di Pintek akan dikenakan bunga efektif yang sangat kompetitif yaitu mulai dari 1,5 hingga 2,5 persen yang ditentukan dari credit scoring.

Apabila kamu ingin mengetahui informasi lebih lanjut, kamu bisa melakukan diskusi melalui TanyaPintek atau mengunjungi situs resmi Pintek dan HubungiPintek melalui nomor telepon dan WhatsApp di 021-50884607.

Kamu juga bisa mendapatkan informasi menarik seputar Pintek dengan mengunjungi laman Instagram Pintek di @pintek.id dan @pintek.biz.

Artikel Terkait

Back to top button